Warga Kei Besar Dan Kota Tual Keluhkan Infrastruktur Jalan & Listrik

SUARAREFORMASI.CON.AMBON- – Anggota DPRD Provinsi Maluku, Drs. Yunus Serang, M.Si., yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar sekaligus anggota Komisi IV, menegaskan urgensi intervensi pembangunan infrastruktur dasar di wilayah Maluku Tenggara, Kota Tual, serta Kabupaten Kepulauan Aru.

Pernyataan tersebut disampaikan Yunus Serang kepada Gema Nusantara.net di Kantor DPRD Provinsi Maluku, Karang Panjang Ambon, Jumat (19/9/2025), berdasarkan hasil reses yang dilaksanakan guna menyerap aspirasi masyarakat di tiga daerah tersebut.

Di Kabupaten Maluku Tenggara, khususnya Pulau Kei Besar, masyarakat Kecamatan Kei Besar Utara Timur dan Kei Besar Utara Barat mengemukakan keluhan utama terkait kondisi jalan lingkar Kei Besar yang dinilai belum memenuhi standar kelayakan infrastruktur.

Pada wilayah Kei Besar Utara Timur, ruas jalan Pako belum dibangun secara memadai sehingga menghambat mobilitas dan distribusi logistik masyarakat.

Sedangkan di Kei Besar Utara Barat, ruas jalan Bombay–Ad/Adi juga mengalami keterbatasan yang serupa, sehingga berdampak langsung pada aksesibilitas sosial-ekonomi.

“Ruas-ruas jalan tersebut memiliki fungsi vital dalam menopang aktivitas masyarakat.

Oleh sebab itu, kami mendorong Pemerintah Provinsi Maluku untuk segera melakukan koordinasi intensif dengan Balai Jalan dan Jembatan, agar pembangunan ruas jalan di dua kawasan ini dapat menjadi prioritas pada tahun 2026,” tegas Yunus Serang.

Sementara itu, di Kota Tual, isu ketenagalistrikan menjadi perhatian utama masyarakat.

Warga Kecamatan Tayando dan Tam, khususnya di kawasan Tam yang meliputi tiga kampung dengan populasi sekitar 3.000 jiwa, menyampaikan bahwa hingga kini belum menikmati aliran listrik meskipun infrastruktur kelistrikan telah dibangun.

“Fakta bahwa ribuan penduduk masih hidup tanpa listrik adalah bentuk ketertinggalan mendasar.

PLN diharapkan segera melakukan langkah nyata agar masyarakat dapat memperoleh akses energi yang setara,” ujarnya.

Dalam kesimpulan reses, Yunus Serang juga menekankan pentingnya intervensi kebijakan pembangunan yang terarah, mengingat Maluku Tenggara dan Kepulauan Aru telah ditetapkan sebagai daerah miskin ekstrem.

Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

“Pembangunan di Maluku harus difokuskan secara proporsional pada wilayah yang dikategorikan miskin ekstrem.

Dari 11 kabupaten/kota, terdapat lima daerah dengan status tersebut, Artinya, kebijakan pembangunan harus berbasis pemerataan dan keadilan sosial, sehingga masyarakat di daerah tertinggal benar-benar merasakan manfaat konkret,” kata Yunus Serang.