Respons Cepat Kementerian PU, Talud Pelabuhan Banda Neira Siap Ditangani

SUARAREFORMASI.COM.Masohi - Komitmen Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam memperjuangkan pembangunan infrastruktur strategis kembali membuahkan hasil. Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), bergerak cepat dengan melakukan survei teknis terhadap kondisi talud di kawasan pesisir sekitar Pelabuhan Banda Neira, Rabu (15/7/2026).

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas usulan yang disampaikan Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, Menteri Pekerjaan Umum RI, Dody Hanggodo, saat kunjungan kerja di Banda Neira beberapa waktu lalu.

Tim teknis BWS Maluku turun langsung ke lokasi setelah menyelesaikan survei penanganan abrasi pantai di Negeri Haya, Kecamatan Tehoru.

Survei dilakukan sebagai respons cepat atas arahan Menteri PU untuk menindaklanjuti kebutuhan pembangunan infrastruktur pengaman pantai di Kabupaten Maluku Tengah.

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Maluku Tengah, Rahmat, S.H., M.Si., mengatakan bahwa selain penanganan abrasi di Negeri Haya, Bupati juga mengusulkan perbaikan talud di kawasan Pelabuhan Banda Neira yang kondisinya membutuhkan perhatian serius.

"Perbaikan talud di sekitar Pelabuhan Banda Neira menjadi salah satu prioritas yang disampaikan langsung oleh Bupati kepada Menteri Pekerjaan Umum. Infrastruktur ini memiliki peran strategis dalam melindungi kawasan pesisir dari abrasi, menjaga keselamatan masyarakat, sekaligus mendukung kelancaran transportasi laut dan aktivitas pariwisata di Kepulauan Banda," ujar Rahmat.

Berdasarkan hasil survei awal, tim teknis BWS Maluku mengidentifikasi sekitar 150 meter talud pantai yang memerlukan penanganan. Secara teknis, konstruksi pengaman pantai direncanakan menggunakan kubus beton sebagai struktur pelindung untuk memperkuat kawasan pesisir dari ancaman gelombang dan abrasi.

Rahmat menjelaskan, BWS Maluku menempatkan penanganan talud Pelabuhan Banda Neira sebagai salah satu program prioritas. Proses tindak lanjut ditargetkan dapat dimulai secepatnya pada tahun 2026 setelah seluruh kajian teknis dan kesiapan program terpenuhi.

Menurutnya, respons cepat yang ditunjukkan Kementerian Pekerjaan Umum melalui BWS Maluku menjadi bukti kuat terjalinnya sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

"Ini menunjukkan bahwa aspirasi yang disampaikan pemerintah daerah mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Harapannya, masyarakat Banda segera merasakan manfaat dari pembangunan infrastruktur yang lebih aman dan representatif," katanya.

Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pekerjaan Umum RI beserta jajaran BWS Maluku atas respons cepat terhadap usulan daerah tersebut.

Untuk itu, Pemkab berharap proses penanganan talud Pelabuhan Banda Neira dapat segera direalisasikan sehingga mampu memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi kawasan pesisir, meningkatkan keselamatan masyarakat, memperkuat konektivitas transportasi laut, serta mendorong pertumbuhan sektor pariwisata yang menjadi salah satu andalan Kepulauan Banda.(***)