SUARAREFORMASI.COM.MASOHI - Komitmen membangun pemerintahan bersih, transparan, dan bebas korupsi kembali ditegaskan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Namun, komitmen tersebut tidak cukup berhenti pada deklarasi dan penandatanganan bersama. Pembuktiannya terletak pada bagaimana anggaran dikelola, proyek dijalankan, serta pelayanan publik dipertanggungjawabkan.
Pesan ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi yang dihadiri Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir, Kamis (19/11/2026).
Bupati hadir bersama Ketua DPRD Malteng Herry Men Carl Haurissa, Wakil Ketua DPRD Zeth Latukarlutu dan Arman Mualo, Sekretaris Daerah Rakib Sahubawa, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah.
Rakor tersebut menjadi forum konsolidasi pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat sistem pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus menekan potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Agenda ditandai pembacaan komitmen bersama oleh Gubernur Maluku dan Gubernur Maluku Utara, bersama pimpinan DPRD, bupati, wali kota, serta pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Maluku dan Maluku Utara.
Komitmen itu kemudian ditindaklanjuti melalui penandatanganan bersama yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Malteng, Rahmat, mengatakan keikutsertaan Bupati dan jajaran dalam rakor tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.
Ia menegaskan, pencegahan korupsi tidak boleh sekadar menjadi agenda formalitas, tetapi harus tercermin dalam setiap proses pemerintahan, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan program hingga pelayanan kepada masyarakat.
“Penguatan tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi harus menjadi komitmen bersama, bukan hanya sebatas pemenuhan administrasi. Setiap perangkat daerah harus memastikan pengelolaan anggaran, pelaksanaan program, dan pelayanan publik berjalan sesuai ketentuan, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap Rahmat.
Menurutnya, sinergi pemerintah daerah, DPRD, dan lembaga pengawasan diperlukan untuk memastikan kebijakan serta program pembangunan berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Komitmen tersebut, lanjut Rahmat, perlu diterjemahkan ke dalam langkah konkret di setiap perangkat daerah, termasuk memperkuat pengawasan internal, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Tujuannya adalah membangun pemerintahan yang bersih, profesional, dan semakin dipercaya masyarakat,” tambahnya.
Rakor tersebut turut dihadiri Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Cheka Virgowansyah, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Ely Kusumastuti, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Setya Nugraja, serta Sekretaris Utama LKPP Herniawan.
Di Maluku Tengah, komitmen tersebut menjadi relevan dengan tuntutan publik terhadap keterbukaan pengelolaan anggaran dan efektivitas program pembangunan. Penguatan pengawasan tidak hanya dibutuhkan untuk mencegah penyimpangan, tetapi juga memastikan setiap rupiah anggaran daerah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. (***)
Sumber : https://suara-reformasi.com/rakor-pencegahan-korupsi-digelar-komitmen-pemkab-malteng-diuji-pada-pengelolaan-anggaran-dan-proyek-detail-465531