SUARAREFORMASI.COM.AMBON – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2027, sekaligus penyerahan piagam gelar Pahlawan Nasional almarhum Abdoel Moethalib Sangadji dari ahli waris kepada Pemerintah Daerah.
Rapat paripurna tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Maluku, Selasa malam (17/11/2026), dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Maluku, Benhur George Watubun.
Dalam pidatonya, Watubun menegaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS APBD 2027 harus memperhatikan karakteristik geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan yang memiliki tantangan pembangunan tersendiri.
Menurutnya, kondisi geografis Maluku yang terdiri atas pulau-pulau, keterbatasan konektivitas antarwilayah, serta belum meratanya akses terhadap pelayanan dasar masih menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian serius dalam kebijakan penganggaran daerah.
Karena itu, ia menekankan agar penyusunan APBD diarahkan pada program-program prioritas yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah.
Selain itu, sektor perikanan dan kelautan, pertanian, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pembangunan kawasan perkotaan juga perlu mendapatkan perhatian.
"Perhatian terhadap pembangunan harus dilakukan secara merata sehingga masyarakat yang berada di pulau-pulau terluar maupun daerah terpencil memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil pembangunan," demikian penegasan Watubun dalam pidatonya.
Ia juga mengingatkan bahwa pengelolaan anggaran daerah harus berlandaskan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta kehati-hatian.
Watubun menjelaskan, penyusunan KUA-PPAS harus mempertimbangkan kondisi ekonomi makro daerah, asumsi dasar penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, serta strategi pencapaian pembangunan.
Menurutnya, penentuan plafon anggaran sementara harus disusun berdasarkan skala prioritas dan diselaraskan dengan kebutuhan pembangunan serta kemampuan keuangan daerah.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa kedua dokumen tersebut selanjutnya akan dibahas secara internal oleh DPRD maupun melalui pembahasan bersama antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Pembahasan tersebut diharapkan menghasilkan kesepakatan bersama sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2027.
Watubun berharap seluruh pihak memiliki komitmen yang sama dalam menetapkan program dan kegiatan prioritas sesuai kemampuan keuangan daerah.
Ia juga meminta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar tetap berada di daerah selama proses pembahasan berlangsung, sehingga pembahasan KUA-PPAS dapat dilakukan secara komprehensif dan diselesaikan tepat waktu.
"Komitmen bersama sangat diperlukan agar pembahasan kedua dokumen ini dapat berjalan dengan baik, mengingat waktu pembahasan APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2027 yang semakin terbatas," ujarnya.
Penyerahan Piagam Gelar Pahlawan Nasional
Selain agenda penyampaian dokumen KUA-PPAS, rapat paripurna tersebut juga diisi dengan prosesi penyerahan piagam gelar Pahlawan Nasional almarhum Abdoel Moethalib Sangadji dari pihak ahli waris kepada Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.
Dalam pidatonya, Watubun menyampaikan bahwa pada 10 November 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Abdoel Moethalib Sangadji.
Almarhum Abdoel Moethalib Sangadji termasuk dalam 19 tokoh yang menerima anugerah gelar Pahlawan Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2026.
Penyerahan piagam tersebut menjadi bentuk penghormatan dan penghargaan atas jasa, perjuangan, serta pengabdian almarhum kepada bangsa dan negara.
Momentum ini sekaligus menjadi kebanggaan bagi masyarakat Maluku atas pengakuan negara terhadap perjuangan salah satu putra terbaik daerah tersebut.
Rapat paripurna kemudian ditutup secara resmi oleh Ketua DPRD Maluku, Benhur George Watubun.
Melalui momentum tersebut, diharapkan semangat perjuangan dan nilai-nilai kepahlawanan almarhum Abdoel Moethalib Sangadji semakin mengakar dalam kehidupan masyarakat serta menjadi inspirasi bagi seluruh elemen daerah untuk memperkuat persatuan, meningkatkan pengabdian, dan bersama-sama mewujudkan pembangunan serta kemajuan Provinsi Maluku.
Sumber : https://suara-reformasi.com/piagam-gelar-pahlawan-nasional-abdoel-moethalib-sangadji-diserahkan-detail-465498