Hadir TPI Lindungi Masyarakat Nelayan Tidak Rugi Dalam Berdagang

SUARAREFORMASI.COM.AMBON - Kehadiran Tempat Pelelangan Ikan ( TPI) untuk melindungi masyarakat nelayan agar tidak dirugikan melalui perdagangan yang tidak menguntungkan.

" Sudah bersusah payah melaut mengeluarkan tenaga dan biaya ,tetapi hasil tangkapannya justru dihargai murah," ungkap walikota Ambon ,Boedewin Wattimena pada kegiatan peluncuran sistem pembayaran  retribusi non tunai di TPI Arumbae ,kamis ( 12/11/2026).

Menurutnya,keberadaan TPI dapat memberikan perlindungan dalam aktivitas perdagangan dan harus dimanfaatkan dengan baik.

Oleh sebab itu kehadiran pemerintah, memastikan ekonomi masyrakat ,khususnya nelayan berjalan baik,tertib dan bermanfaat.

Disampaikannya ,dengan sistem pembayaran non tunai ini ,pemerintah memastikan setiap Rupiah yang dibayarkan Masyarakat ,tercatat dengan baik dan masuk ke perbendaharaan daerah untuk digunakan sebagaimana mestinya.

" penerapan sistem pembayaran reteibusi secara nontunai ini dapat berjalan dengan baik ,dipahami oleh seluruh wajib retribusi serta memberikan kemudahan bagi para nelayan pedagang dan seluruh pengguna fasilitas TPI," harapnya.

Selaku orang nomor satu di ibu kota provinsi Maluku ini,dirinya ingin membangun pemerintahan yang semakin transparan,akuntabel dan semakin dipercaya masyarakat.

" semoga inovasi ini memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung pendapatan asli daerah," katanya.

sementara kadis perikanan kota Ambon ,Henly .Simatauw mengatakan,kegiatan ini merupakan kelanjutan kerja sama pihaknya dengan Bank Maluku- Maluku utara yang juga kolaborasi dalam mendukung digitalisasi pembiayaan retribusi TPI agar lebih murah ,transparan ,tertib dan akuntabel.

Menurutnya, penerapan sistem inj telah melalui beberapa tahapan yang dimulai dengan sosialisasi pada bulan juni 2026 ini kepada para wajib rertribusi serta dua kali uji coba sistem pembayaran.

" Berdasarkan hasil uji coba tersebut dilakukan penyempurnaan sistem guna menyesuaikan kebutuhan dan kondisi lapangan," terangnya.

Setelah itu,pihaknya kembali melakukan sosialisasi untuk persiapan menuju penerapan sistem secara resmi dan juga dilakukan pemberian saldo awal senilai RP 50.000 bagi para wajib retribusi, sebanyak 52 kartu.

Lanjutnya,pelaksanaan sistem ini juga merupakan bagian dari tugas dan komitmen pemda dalam mendukung Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

" pelaksanaan kegiatan ini untuk mewujudkan sistem pembayaran retribusi secara nontunai yang lebih efektif ,efisien,transparan,tertib dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi  digital ,sekaligus optimalisasi pendapatan  daerah," ujarnya.

Ditempat yang sama ,Direktur Bank Maluku,Syahrizal Imbar mendukung dan mengapresiasi kegiatan pekuncuran ini.

" selamat kepada Dinas perikanan kota Ambon,atas peluncuran sistem pembayaran  retribusi non tunai ini,semoga kerja sama ini terus berlanjut dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,"pungkasnya.