DPRD Maluku Desak Transparansi Hasil Audit Dugaan Fraud Kredit Kece BRI Unit Pasahari

SUARAREFORMASI.COM.AMBON — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku mempertanyakan hasil audit internal terkait dugaan fraud pada Program Kredit Cepat (Kece) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Pasahari yang hingga kini belum diumumkan secara resmi kepada publik.

Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wajo, menegaskan pihaknya belum menerima informasi resmi mengenai hasil audit yang dilakukan tim BRI wilayah Makassar. Padahal, menurutnya, kejelasan hasil audit sangat dinantikan para nasabah yang terdampak.

“Berdasarkan hasil rapat kemarin sampai hari ini belum ada informasi terkait hasil audit.

BRI ini bank negara, harus terbuka kepada warga negara yang menjadi nasabah. Masyarakat menunggu nasib mereka. Mereka tidak terlibat, tetapi justru menjadi korban,” ujar Alhidayat di Gedung DPRD Maluku, Senin (2/3/2026).

Ia menekankan bahwa transparansi merupakan prinsip mendasar, terlebih karena BRI merupakan lembaga perbankan milik negara yang mengelola dana masyarakat. Keterbukaan informasi dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi hak-hak nasabah yang terdampak dugaan penyimpangan tersebut.

Meski hasil audit internal belum dipublikasikan, Alhidayat memastikan bahwa hasil pemeriksaan awal atas dugaan fraud telah diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Masohi untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami pertanyakan kapan hasil audit dari tim BRI Makassar itu keluar. Namun untuk hasil pemeriksaan awal sudah masuk di Kejaksaan Negeri Masohi,” tegasnya.

DPRD Maluku berharap manajemen BRI segera menyampaikan hasil audit internal secara terbuka dan akuntabel guna mencegah spekulasi serta meredam keresahan di tengah masyarakat, khususnya para nasabah Program Kredit Kece di Unit Pasahari.

Langkah transparansi tersebut dinilai penting untuk memulihkan kepercayaan publik serta memastikan proses penegakan hukum berjalan secara objektif dan profesional.