Bupati Malteng Minta Pemerintahan Negeri Tinggalkan Pola Kerja Lambat dan Tidak Responsif

SUARARRFORMASI.COM.MASOHI - Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir meminta seluruh Kepala Pemerintah Negeri, Penjabat Kepala Pemerintah Negeri, Saniri Negeri dan perangkat negeri meninggalkan pola kerja yang lambat serta tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Peringatan tersebut disampaikan Bupati dalam sambutannya pada acara Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri, Penjabat Kepala Pemerintah Negeri dan Peresmian Pergantian Antar Waktu Saniri Negeri, yang berlangsung di Kantor Bupati Malteng, Jumat (28/8/2026).

Menurut Zulkarnain, tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan pemerintahan semakin tinggi, karena itu pemerintah negeri dituntut mampu hadir secara nyata, cepat merespons persoalan warga, terbuka dalam pengelolaan pemerintahan dan anggaran, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

"Oleh karena itu, saya meminta kepada seluruh Kepala Pemerintah Negeri, Penjabat Kepala Pemerintah Negeri, Saniri Negeri dan seluruh perangkat negeri untuk meninggalkan pola kerja yang lambat dan tidak responsif," tegasnya.

Bupati mendorong pemerintahan negeri membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel dan inovatif dengan orientasi utama pada pelayanan masyarakat.

Selain menyoroti kualitas pelayanan, Zulkarnain juga mengingatkan pentingnya hubungan harmonis antara Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri.

Hal itu disampaikan terutama kepada Saniri Negeri Sepa yang mengalami Pergantian Antar Waktu (PAW).

Menurut Bupati, Saniri Negeri memiliki posisi strategis dalam tata pemerintahan negeri. Saniri bukan sekadar pelengkap pemerintahan, melainkan salah satu pilar yang ikut memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai kepentingan masyarakat dan nilai-nilai adat.

Karena itu, Saniri Negeri Sepa diminta menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara objektif, bijaksana serta membangun hubungan kemitraan yang konstruktif dengan Pemerintah Negeri.

"Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri harus berjalan bersama. Tidak boleh ada ego kelembagaan. Tidak boleh ada kepentingan pribadi atau kelompok yang ditempatkan di atas kepentingan masyarakat," katanya.

Menurutnya, tujuan yang harus menjadi prioritas bersama adalah menghadirkan pemerintahan negeri yang baik, masyarakat yang sejahtera, kehidupan sosial yang harmonis serta pembangunan negeri yang berkelanjutan.