SUARAREFORMASI.COM.AMBON - Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Allan Lohy, menyoroti mekanisme pengusulan program pembangunan infrastruktur jalan melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku serta keterlambatan penyelesaian sejumlah pekerjaan yang berdampak pada kepentingan masyarakat.
Sorotan tersebut disampaikan Lohy dalam rapat kerja Komisi III DPRD Maluku bersama BPJN Maluku yang berlangsung di ruang rapat Komisi III DPRD Maluku, Rabu (18/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Lohy meminta penjelasan Kepala BPJN Maluku, Muh. Ulwan Talaohu, terkait mekanisme pengusulan program Inpres Jalan Daerah (IJD), termasuk peluang realisasi usulan yang telah diajukan sejak Juni untuk dapat dikerjakan pada tahun anggaran berikutnya.
Menurutnya, selama ini proses pengusulan program IJD membutuhkan tahapan berjenjang, mulai dari pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, hingga BPJN dan pemerintah pusat.
Karena itu, ia mempertanyakan sejauh mana usulan yang telah masuk dapat memperoleh kepastian pelaksanaan, apakah bisa direalisasikan pada awal tahun atau justru harus menunggu hingga akhir tahun anggaran.
"Kalau usulan sudah disampaikan sejak Juni, kira-kira gambaran dari Balai apakah bisa berjalan tahun depan atau awal tahun depan? Sebab, selama ini pelaksanaan IJD terkadang baru berjalan sekitar Oktober atau November," ujarnya.
Selain persoalan pengusulan program, Lohy juga menyoroti kebiasaan keterlambatan penyelesaian pekerjaan infrastruktur yang dikerjakan kontraktor.
Ia menegaskan, pekerjaan yang telah memiliki kontrak dan jadwal penyelesaian harus dilaksanakan sesuai waktu yang telah disepakati. Sebab, keterlambatan tidak hanya berdampak pada pelaksanaan proyek, tetapi juga menghambat masyarakat yang membutuhkan infrastruktur tersebut.
Menurut Lohy, pengalaman pengawasan sebelumnya menunjukkan masih terdapat pekerjaan yang tidak selesai sesuai tahun anggaran, sehingga harus dilanjutkan pada tahun berikutnya dan berpotensi dikenakan denda keterlambatan.
"Kalau bisa, apa yang sudah dijanjikan dan sesuai kontrak harus diselesaikan tepat waktu. Kalau kontraknya sampai 31 Desember, maka diharapkan pekerjaan itu benar-benar selesai pada 31 Desember," tegasnya.
Ia berharap Kepala BPJN Maluku yang baru dapat memperkuat pengawasan terhadap penyedia jasa atau kontraktor agar pelaksanaan pekerjaan lebih terukur dan tidak terus mengalami keterlambatan.
Lohy juga mengakui kondisi geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan serta faktor cuaca dapat menjadi tantangan dalam pelaksanaan proyek infrastruktur. Namun, kondisi tersebut harus diantisipasi sejak awal melalui perencanaan dan pengawasan yang lebih baik.
Menanggapi hal itu, Kepala BPJN Maluku, Muh. Ulwan Talaohu, menjelaskan bahwa pengusulan program IJD pada prinsipnya diawali oleh pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing ruas jalan.
Pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi bertanggung jawab mengusulkan ruas jalan yang membutuhkan penanganan sekaligus melengkapi dokumen readiness criteria (RC) sebagai persyaratan teknis.
Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, usulan tersebut diproses secara berjenjang hingga ke tingkat balai untuk diverifikasi, kemudian diteruskan kepada Direktorat terkait di Kementerian Pekerjaan Umum.
Ulwan menjelaskan, BPJN Maluku pada prinsipnya memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam memenuhi kelengkapan teknis usulan. Namun, keputusan akhir mengenai ruas jalan yang mendapat penanganan tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat dengan mempertimbangkan kesiapan dokumen, prioritas program, serta ketersediaan anggaran.
Terkait keterlambatan pekerjaan, Ulwan mengakui terdapat paket pekerjaan tertentu, khususnya program IJD, yang menghadapi kendala akibat waktu keluarnya alokasi anggaran dari pemerintah pusat.
Ia mencontohkan sejumlah paket IJD tahun anggaran 2025 yang baru memperoleh kepastian alokasi sekitar Oktober. Kondisi tersebut membuat waktu pelaksanaan semakin terbatas karena pekerjaan harus segera dimulai pada November.
Menurutnya, dalam kondisi demikian, BPJN melakukan mitigasi dengan menyesuaikan pelaksanaan pekerjaan melalui skema kontrak tahun jamak (multiyears) apabila memungkinkan.
"Kalau alokasi anggaran baru keluar pada Oktober, sementara pekerjaan harus dimulai November, tentu waktu pelaksanaannya sangat terbatas. Karena itu, dilakukan mitigasi agar pekerjaan yang tidak memungkinkan diselesaikan dalam satu tahun dapat dipertimbangkan melalui skema multiyears," jelasnya.
Ulwan menambahkan, keterlambatan keluarnya anggaran merupakan faktor yang berada di luar kewenangan langsung BPJN. Meski demikian, pihaknya tetap berupaya mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan agar program pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Maluku dapat berjalan sesuai target.
Ia berharap dukungan dan koordinasi pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan dapat mempercepat kesiapan usulan program, sehingga penanganan infrastruktur jalan di Maluku dapat direalisasikan lebih efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sumber : https://suara-reformasi.com/allan-lohy-soroti-keterlambatan-proyek-bpjn-maluku-minta-pekerjaan-tuntas-tepat-waktu-detail-465509