45 ASN Lingkup Pemkot Ambon Kantongi SK Palsu/Bodong Sesuai Hasil Audit Inspektorat

SUARAREFORMASI.COM.AMBON - Sebanyak 45  anggota Aparat Sipil Negera (ASN) lingkup Pemerintah Kota Ambon telah Katongi Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat Palsu (Bodong) sesuai hasil audit Inspektorat Kota Ambon.

Pernyataan ini disampaikan Walikota Ambon, Drs Boedewin Wattimena, MSi kepada wartawan di Ambon Senin (9/11) saat pihaknya memberikan keterangan pers terkait dugaan SK Palsu (Bodong).

" Pemerintahan Kota Ambon telah melaksanakan upaya untuk mengungkap masalah terkait dengan dugaan pemalsuan kenaikan pangkat ASN Bodong dengan penugasan Inspektorat melakukan audit dengan tujuan mengungkap fakta penyebab penerbitan SK Bodong, kemudian dapat mengungkap modus siapa yang terlibat, mengungkap ada tidak memberikan uang,.menghitung  kerugian daerah akibat dari SK yang diterbitkan oleh SK Bodong dimaksud dan memberikan rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut kepada Walikota Ambon," Ujar Wattimena

Menurutnya, Audit SK Bodong oleh pihak Inspektorat , mulai dari tanggal 19 Oktober sampai Tanggal  6 Nopember  2026 hasilnya adalah sebagai berikut, pertama, kronologi, setelah dilakukan pemeriksaan kepada para pihak maka dapat diketahui yaitu kontak pertama antara. Ada di Wasap yang ditemukan dari inisial G ke J dan nomor diberikan oleh L, kemudian G datang di Sekolah sebagai pendamping Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) mulai menerima pembayaran dari guru,.pendamping SKP ini membantu membuat sasaran kinerja pegawai (Guru) mulai dari Januari sampai dengan Maret 2026, April sampai Mei SK Borong mulia diterima para Guru termasuk penetapan angka kredit konvensional yang dibuat manual kemudian Badan Kepegawaian  Negara (BKN) curiga tanda tangan manual dan tidak asli.

" Juni G memblokir kotak J namun SK Palsu tetap beredar, Juni sampai Agustus 2026 ASN menerima SK, Juli sampai Oktober 2026, laporan korban bendahara menemukan gaji tidak sesuai, Tanggal 15 Oktober BKN Regional IV  menyatakan pertek tidak pernah diterbitkan lalu diaudit mulai tanggal 19 Oktober dengan modus operandi nya  dari hasil pemeriksaan inspektorat skema dijalankan dengan  membangun pesan seolah-olah yang bersangkutan itu berwenang, seperti yang disampaikan inisial G istri ASN  dia datang ke sekolah sebagai pendamping SKP dengan memakai seragam ASN, bukan ASN tapi datang di sekolah menggunakan seragam ASN," Kata Wattimena 

Lebih lanjut Wattimena katakan, Persoalan ke Dua, G datang di sekolah dia membawa Surat Tugas bertopi Dinas Pendidikan dan menetapkan dia sebagai konsultan pendidikan sedangkan tidak pernah diterbitkan surat tugas tersebut lalu dia minta username dan password dan kode ASN dari para Guru, setelah SK diterima korban diarahkan membawa SK ke bendahara untuk melakukan penyesuaian gaji, hal ini berdampak pada kerugian keuangan daerah.

" Kronologi dari modus operandi setelah pemeriksaan ditemukan beberapa pihak diantaranya,  G, O, K, S ini insial mereka G  non ASN istri ASN yang bekerja di BKPSDM jadi ada pegawai BKPSDM peran dia adalah menghimpun uang dari para Guru, memakai akun maya ASN untuk mengubah penetapan angka kredit lalu menyerahkan SK Bodong Lulu serahkan SK Bodong, sifat keterlibatan adalah terduga,  kemudian insial G,N ini ASN operator BKPSDM peran adalah menerima dan menghimpun berkas kemudian membimbing seolah penetapan angka kredit tapi hasil.pemeriksaan tidak menemukan yang bersangkutan mumpung SK Bodong," hal ini terjadi pelanggaran prosedur, membantu tapi menurut mekanisme  yang telah diatur oleh pemerintah," katanya

Wattimena jelaskan,.Insial LR salah atu ASN pegawai pada  operator  pada BKPSDM berperannya adalah menghubungkan 

 Menginput beserta menghubung 

JOKS dengan para Guru  dengan tujuan membuat penetapan angka kredit konvensional dengan sifat keterlibatan adalah turut serta dan sebanyak 45 ASN menyerahkan uang dan memakai SK Bodong untuk perubahan gaji termasuk katagori korban, tapi kalau dilihat kedudukan sebagai ASN merupakan kesalahan fatal, tidak mengurus kenaikan pangkat melalui prosedur yang ditetapkan.