17 Prioritas Walikota Ambon Wujudkan Ambon Manis Inklusif Dan Toleran

SUARAREFORMASI.COM.AMBON - Pemerintah kota Ambon berupaya  melakukan pemenuhan hak dasar manusia di ibu kota provinsi Maluku ini.

oleh sebab itu,dalam 17 program prioritas pemkot Ambon,tersebut ,berusaha memenuhinya  guna mewujudkan Ambon yang manis inklusif toleran dan berkelanjutan.

" kami memahami bahwa tanggung jawab kami untuk memastikan 

pemenuhan hak dasar manusia 

seperti hak atas pendidikan kesehatan hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak pelayanan publik yang berkualitas lingkungan hidup yang baik bahkan perlindungan terhadap perempuan dan anak harus kita wujudkan di kota demikian pula bagaimana kita memenuhi," jelas walikota Ambon,Boedewin Wattimena pada kegiatan Entry Meeting penilaian HAM terhadap pemkot Ambon ,selasa ( 19/5/2026) di Balai kota.

Dikatakannya,pemkot Ambon,dalam rencana pembangunan daerah ,berusaha melakukan pemenuhan kebutuhan bagi  kaum disabilitas, kelompok rentan  dan juga rasa aman dan keadilan sosial.

"Penilaian HAM pada pemerintah daerah merupakan program prioritas nasional tahun 2026 dan di dalam tahun ini Pemerintah Daerah khusus Pemerintah Kota Ambon merasa bersyukur menjadi salah satu kota atau daerah yang dinilai oleh Komnas HAM Republik Indonesia jadi tentu akan memberikan motivasi bagi kami serta terus meningkatkan komitmen kami dalam upaya untuk memenuhi semua tuntutan dalam penilaian ini," terangnya.

Menurutnya,Penilaian hak asasi manusia terhadap pemerintah daerah Kota Ambon tahun 2026  momentum yang baik ini dan pemkot terus berupaya meningkatkan tanggung jawab  untuk membumikan nilai-nilai hak asasi manusia dalam wajah Pembangunan daerah di kota bertajuk Manise ini.

Pemkot berharap akan memperoleh  masukan masukkan  dalam upaya memperbaiki semua pelayanan publik yang telah berjalan selama ini.

Ditempat yang sama,ketua Komnas Ham RI ,Anis hidayah mengatakan,ada empat aspek yang menjadi penilaian bagi pemkot Ambon,yakni,kesehatan,pendidikan,pangan dan pekerjaan.

"penilaian HAM dilakukan secara terukur  dan sistematis dengan memakai indikator- indikator yang sudah dirumuskan oleh komisi HAM PBB yang dikonteksttualisasikan dengan Kondisi HAM di Indonesia," terangnya.

Dirinya berharap upaya ini akan meningkatkan komitmen pemkot Ambon

untuk melaksanakan HAM lebih sistematik sejalan dengan rencana pembangunan daerah.