Penurunan Anggaran OPD di 2026 Jadi Sorotan Komisi I DPRD Provinsi Maluku

SUARAREFORMASI.COM.AMBON - Komisi I DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat kerja bersama organisasi perangkat daerah (OPD) mitra di Ruang Paripurna DPRD Maluku, Karang Panjang, Ambon, Rabu (19/11/2025).Jasa Press Release

Agenda utama rapat adalah mendengar laporan realisasi anggaran tahun 2025 serta menerima masukan terkait penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2026.

Anggota Komisi I yang juga personel Badan Anggaran DPRD Maluku, Ismail Marasabessy, mengatakan sebagian besar OPD sudah menyampaikan laporan realisasi anggaran tahun berjalan.

“Rata-rata OPD telah melaporkan realisasi anggaran hingga mencapai 90 persen. Ini berarti penyerapan anggaran di masing-masing OPD sudah cukup baik,” ujar Marasabessy.Informasi Pariwisata Maluku

Ia menjelaskan, masukan dari OPD mitra sangat diperlukan sebagai bahan pembobotan dalam penyusunan rencana kerja tahun 2026.

Masukan tersebut akan menjadi rujukan dalam pembahasan KUA-PPAS sebelum penandatanganan dan penetapan kesepahaman bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

“Kami mendahului rapat ini agar dapat mengetahui realisasi anggaran 2025 sekaligus melihat kebutuhan riil anggaran tiap OPD untuk tahun depan,” jelasnya.

Namun begitu, Marasabessy mengaku khawatir karena terdapat indikasi penurunan alokasi anggaran pada sejumlah OPD untuk tahun 2026, bahkan diperkirakan hanya mencapai 65 persen dari pagu 2025.

“Ini yang kami wanti-wanti. Jangan sampai di tahun 2026 OPD justru tidak bisa menjalankan kegiatan penting, terutama OPD penghasil. Kami ingin memastikan operasional tetap berjalan baik,” tegasnya.

Karena itu, ia menekankan pentingnya pembahasan serius di Badan Anggaran terkait KUA-PPAS 2026 agar diperoleh kesepahaman dan keputusan anggaran yang tepat bagi setiap OPD.

“Kita ingin perencanaan ini matang sejak awal, sehingga penetapan KUA-PPAS berlangsung lebih efektif dan sesuai kebutuhan daerah,” tutup Marasabessy."