Penarikan Mobil Dinas Eks Pejabat Pemprov Maluku Membebani Keuangan Daerah

SUARAREFORMASI.COM.AMBON– Anggota DPRD Maluku, Rovik Afifudin, menilai rencana penarikan kendaraan dinas yang masih dikuasai ASN dan mantan pejabat bukanlah solusi efektif.

Menurutnya, langkah tersebut justru dapat memuat keuangan daerah.

Rovik menyampaikan pandangan itu kepada wartawan di Ruang Paripurna DPRD Maluku, Karang Panjang, Selasa (18/11/2025).

“Penarikan itu bukan solusi, jual saja semua kendaraan itu lewat mekanisme resmi, untuk apa ditarik kalau akhirnya hanya menumpuk di kantor gubernur? Parkirnya saja tidak ada,” tegasnya.

Ia menjelaskan, sebagian besar kendaraan dinas yang tersebar di tangan ASN dan eks pejabat sudah berusia tua, jika ditarik, pemerintah harus menanggung biaya perawatan, pergantian onderdil, hingga operasional.

"Mobil dinas, dinas motor, mau ditarik lalu ditaruh di mana? Pemerintah harus mengeluarkan biaya pemeliharaan, itu malah membebani APBD," ujarnya.

Rovik menilai opsi pelanggan jauh lebih rasional, dari puluhan unit kendaraan, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat mencapai Rp3 hingga Rp5 miliar.

“Kalau 40 unit dilelang, daerah bisa mendapat miliaran rupiah, itu lebih bermanfaat untuk pembangunan,” katanya.

Ia juga meminta pemerintah tidak membuat “drama” dalam proses penertiban aset, banyak kendaraan dinas, katanya, sudah dipakai puluhan tahun oleh pejabat atau ASN senior.

“Jangan usah mempermalukan. Kalau mau, jual saja ke mereka atau jadikan penghargaan, jangan bikin masalah baru,” ujarnya.

Rovik mendorong Pemprov Maluku melakukan pendataan ulang seluruh kendaraan dinas untuk menentukan mana yang masih layak dipakai OPD dan mana yang harus dilelang.

“Kendaraan yang tidak efisien lebih baik dijual daripada diparkir dan jadi besi tua, memanggil mereka yang masih memegang kendaraan itu, berbicara baik-baik,” tandasnya.