Pemprov Maluku Tidak Tinggal Diam Terhadap Penderitaan Warga Kariu Pulau Haruku

SUARAREFORMASI.COM.MALTENG - Pemerintah provinsi Maluku tidak tinggal diam melihat Warga Kariuw Kecamatan Pulau Haruku berada dalam penderitaan . lewat kunjungan kerja Ke Negeri Kariu, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa bersam turun langsung berdialog dengan warga dan berkesempatan mengikuti Ibadah Minggu di Gereja Eben-Haezer Jemaat Kariu, kecamatan pulau Haruku

Gubernur datang tidak sendiri. Sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Maluku turut mendampingi, di antaranya Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Nurlita Soulisa, Plt Kepala Dinas PUPR Hengky Tamtelahitu, Kepala Dinas Kominfo Melky Lohy, Kepala DPMPTSP Robby Tomasoa, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Roy Syauta, Kepala Biro Pemerintahan Boy Kaya, Kepala Biro Hukum Hendrik Hermawan, serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Maluku Fibra Breemer.

Bagi masyarakat Kariu, kehadiran Gubernur di rumah ibadah bukan sekadar agenda protokoler. Ini adalah bentuk kepedulian nyata di tengah luka panjang akibat konflik sosial beberapa tahun lalu, yang hingga kini menyisakan persoalan mendasar: ratusan rumah warga belum dibangun kembali, dan sebagian masyarakat masih bertahan di tenda-tenda pengungsian.

Di tengah hadirnya jemaat, Gubernur Hendrik Lewerissa berbicara dengan nada pribadi dan penuh empati.

“Kerinduan Beta untuk kembali beribadah bersama jemaat Kariu akhirnya menjawab Tuhan hari ini. Beta pernah berjanji akan kembali, dan hari ini Beta datang, bukan hanya sebagai Gubernur, tapi sebagai saudara seiman,” ujarnya.

Ia menegaskan, dirinya kembali ke Kariu karena tidak ingin masyarakat merasa ditinggalkan oleh negara.

“Beta tidak mau warga Kariu merasa tertinggal. Beta mau basudara semua merasa bahwa negara ini hadir, pemerintah ada, dan katong ada bersama-sama di Kariu,” tegasnya.

Gubernur mengakui, sebagai kepala daerah ia harus memberikan perhatian yang adil kepada seluruh wilayah Maluku, dari Tenggara Raya, Buru, dataran Seram, Banda, Sewa hingga Ambon. Namun, Kariu, kata dia, memiliki ruang tersendiri di hatinya.

“Beta berdiri dan berbicara di tempat ini bukan hanya sebagai Gubernur Maluku, tetapi sebagai warga gereja, sebagai saudara seiman,” ungkapnya.Usai ibadah, Gubernur dan rombongan bergerak dari gereja menuju tenda-tenda pengungsian. Di lokasi itu, kenyataan pahit kembali terlihat jelas. Rumah-rumah yang dijanjikan pemerintah pusat, melalui kementerian terkait belum seluruhnya terbangun. Dari total kebutuhan, baru sekitar 50 unit yang selesai, sementara 207 unit rumah warga masih menunggu kepastian.

Menangapi kondisi tersebut, Gubernur menjelaskan bahwa secara aturan, rehabilitasi dan pembangunan rumah paska konflik di Kariu merupakan tanggung jawab pemerintah pusat melalui kementerian terkait.

“Kalau masyarakat sudah bertahun-tahun hidup dalam penderitaan, gelisah, tinggal di tempat yang tidak layak, lalu pemerintah diam saja, itu tidak mungkin. Pemerintah yang baik harus berani mengambil keputusan demi kepentingan rakyat,” katanya.

Oleh karena itu, ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Maluku. Tahun 2026, situasi apa pun yang dihadapi, Pemprov akan merencanakan pembangunan kembali rumah-rumah warga Kariu yang rusak dan belum selesai.

"Kami akan berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Jika ada program lanjutan, kami mendukung. Tapi jika tidak, pemerintah provinsi akan mengambil alih tanggung jawab itu," tegas Lewerissa.

Dalam dialog dengan warga, Gubernur sempat mendengar langsung keluhan Empi, salah satu warga yang masih tinggal di tenda pengungsian.

“Kalau hujan, air masuk ke dalam tenda,” keluhnya. Mendengar hal itu, Gubernur langsung menjawab, “Mau berapa lama masyarakat kita hidup seperti ini? Ini tidak boleh.”

Saat ini, Pemprov Maluku tengah menjalankan program Manggrebe Biking Bae Rumah, yang sejak tahun 2025 telah membangun 204 unit rumah dan direncanakan berlanjut pada tahun 2027