Pemkab Maluku Tengah Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi dan Antisipasi Dampak El Nino Tahun 2026

SUARAREFORMASI.COM.MASOHI - Pemerintah Kabupaten mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia secara virtual melalui Zoom Meeting, Senin (29/6/2026). Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri dan membahas langkah-langkah konkret pengendalian inflasi daerah serta kesiapsiagaan menghadapi dampak fenomena El Nino pada musim kemarau tahun 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), serta Kepala Badan Pangan Nasional (BAPANAS).

Sementara itu, secara virtual melalui Zoom Meeting turut diikuti oleh Perum BULOG yang diwakili Muh. Wawan Hidayanto, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung (Jamdatun), Direktorat Hortikultura Kementerian Pertanian, Mabes TNI yang diwakili Brigjen TNI Tornado, Satgas Pangan Polri yang diwakili Brigjen Pol. Zain Dwi Nugroho, serta diikuti oleh seluruh Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Indonesia beserta jajaran terkait.

Dalam paparannya, Kepala BMKG menyampaikan bahwa fenomena El Nino berpotensi memengaruhi kondisi iklim di Indonesia dengan menurunnya curah hujan di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta berdampak terhadap sektor pertanian, peternakan, dan ketersediaan air bersih.

BMKG juga memaparkan analisis perkembangan musim kemarau tahun 2026, prediksi sifat hujan bulanan, serta peluang curah hujan rendah pada periode Juli hingga Desember 2026. Berdasarkan hasil analisis tersebut, pemerintah daerah diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan melakukan langkah-langkah antisipatif sesuai karakteristik wilayah masing-masing.

Selanjutnya, BNPB memaparkan berbagai upaya mitigasi bencana kekeringan, antara lain optimalisasi Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), penguatan kapasitas daerah dalam penanganan darurat, pembangunan sumur bor di daerah rawan kekeringan, penanaman pohon di kawasan hulu sebagai mitigasi jangka panjang, serta memastikan distribusi air bersih bagi masyarakat terdampak dapat berjalan dengan baik.

Dari sektor pertanian, Direktorat Hortikultura Kementerian Pertanian menjelaskan dampak El Nino terhadap komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Pemerintah mendorong daerah untuk melakukan penyesuaian pola tanam, memanfaatkan varietas tanaman tahan kekeringan, memperkuat infrastruktur irigasi, serta mengoptimalkan berbagai program perlindungan sektor pertanian guna menjaga produktivitas dan ketahanan pangan.

Menteri Dalam Negeri dalam arahannya menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok, mengendalikan inflasi, serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak musim kemarau dan fenomena El Nino. Seluruh kepala daerah diminta terus memantau perkembangan harga kebutuhan pokok, menjaga ketersediaan pasokan, serta memperkuat koordinasi lintas sektor agar dampak yang ditimbulkan dapat diminimalkan.

Melalui rakor ini diharapkan seluruh pemerintah daerah dapat mengambil langkah cepat, terukur, dan terkoordinasi dalam menghadapi potensi dampak El Nino, sehingga stabilitas harga, ketahanan pangan, serta pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga dengan baik.