Menteri Abdul Mu’ti dan Komisi X DPR RI Apresiasi Langkah Pemkab Malteng Bangun Akses Pendidikan Digital

SUARAREFORMASI.COM.MALTENG - Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah (pemkab Malteng) terus menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan pendidikan berkualitas bagi seluruh masyarakat, termasuk bagi anak-anak di wilayah pegunungan dan kepulauan terpencil.

Hal ini disampaikan oleh Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, dalam Zoom Meeting nasional bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia Abdul Mu’ti, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Syaifudian, Direktur Inovasi Sri Rejeki Widuri, Direktur SEAMEO SEAMOLEC Cahya Kusuma Ratih, yang berlangsung Senin (3/11/2025) di kawasan Ina Marina Masohi.

Dalam paparannya, Bupati Zulkarnain menjelaskan bahwa pemerintah daerah mengusung tiga visi besar dalam bidang pendidikan.

“Pertama, membangun sumber daya manusia yang berkualitas, sehat, dan terampil. Kedua, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Ketiga, meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur serta pengembangan wilayah,” jelas Zulkarnain.

Menurutnya, tantangan terbesar yang dihadapi Maluku Tengah adalah kondisi geografis yang kompleks 95 persen wilayah berupa lautan dan hanya 4 persen daratan. Hal ini berdampak pada distribusi guru yang belum merata, kualitas pembelajaran yang belum sesuai kebutuhan pelajar, serta terbatasnya akses internet di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

“Kami harus mencari solusi agar 47.000 pelajar yang tersebar di 395 sekolah dasar dan 45 madrasah tetap mendapat layanan pendidikan yang bermutu,” tegasnya.

“Beberapa langkah inovatif yang sudah kami lakukan adalah membuka akses digital melalui jaringan Starlink. Saat ini, sudah 30 unit Starlink tersalurkan ke sekolah-sekolah, dan kami masih berharap dukungan pemerintah pusat agar bisa diperluas lagi,” tambah Zulkarnain.

Dikesempatan itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Menurutnya, teknologi menjadi kunci dalam menjembatani keterbatasan geografis.

“Kami sudah membuat kebijakan agar dalam seminggu ada satu hari khusus untuk guru belajar. Pada hari itu, guru tidak harus mengajar, tetapi memanfaatkan waktu untuk meningkatkan kompetensi,” ungkap Mu’ti.

Ia juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan dalam mendukung semangat belajar anak-anak.

“Belajar tidak harus di sekolah. Bisa di rumah, bahkan di kebun sekalipun. Dengan dukungan semua pihak, semoga anak-anak di daerah 3T terus termotivasi untuk meraih cita-cita,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut juga, Menteri Mu’ti juga menyapa langsung anak-anak di wilayah 3T melalui sambungan video Zoom dan memberikan apresiasi kepada para guru yang tetap berdedikasi meski bertugas di lokasi sulit dijangkau.

Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memperkuat kebijakan pemerataan pendidikan, terutama di daerah 3T dan kepulauan.

“Komisi X baru menyelesaikan Panja Pendidikan di daerah 3T dan marginal. Kami merekomendasikan agar pemerintah mempercepat pembangunan sarana prasarana pendidikan yang layak, termasuk laboratorium, perpustakaan, akses listrik, air bersih, dan internet,” papar Hetifah.

Ia juga menyoroti pentingnya pembiayaan bagi guru non-ASN, yang diharapkan bisa dibiayai melalui Dana BOS atau dukungan anggaran pemerintah daerah.

“Kami juga mendorong sinergi program relawan pendidikan dengan dukungan fasilitas dari pemerintah, lembaga donor, dan masyarakat,” tambahnya.

Politisi Partai Golkar itu menutup dengan mengatakan bahwa Komisi X akan memperjuangkan peningkatan alokasi anggaran pendidikan untuk daerah kepulauan, 3T, dan marginal, agar anggaran benar-benar tepat guna dan tepat sasaran.(SR)