Komisi I DPRD Maluku: Jarak Antarpulau dan Minimnya Fasilitas Jadi Kendala Utama Pembuatan SIM di Buru

SUARAREFORMASI.COM.AMBON – Persoalan akses pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) kembali menjadi sorotan Komisi I DPRD Provinsi Maluku. Jarak antarpulau yang jauh serta minimnya fasilitas pelayanan kepolisian dinilai menjadi kendala utama bagi masyarakat di wilayah Buru dan sekitarnya dalam mengurus administrasi kendaraan bermotor.

Ketua Komisi I DPRD Maluku, Solichin Buton, menyampaikan bahwa warga di Kabupaten Buru Selatan hingga kini belum memiliki akses pelayanan pembuatan SIM di daerahnya sendiri.

Masyarakat terpaksa menempuh perjalanan laut menuju Kabupaten Buru untuk membuat SIM. Bahkan, untuk pengurusan STNK dan BPKB, sebagian warga harus menuju Ambon.

“Kondisi geografis Maluku yang berciri kepulauan seharusnya menjadi pertimbangan dalam penempatan fasilitas pelayanan publik. Jangan sampai masyarakat terus dibebani ongkos transportasi yang mahal hanya untuk mengurus dokumen dasar,” ujarnya.

Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar soal administrasi, melainkan menyangkut keadilan akses terhadap layanan negara. Biaya transportasi laut, waktu tempuh yang panjang, serta risiko cuaca menjadi beban tambahan bagi warga yang ingin tertib secara hukum.

Komisi I juga menilai bahwa keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan kepolisian di wilayah kepulauan mencerminkan belum meratanya distribusi layanan publik. Padahal, kepemilikan SIM merupakan kewajiban hukum bagi setiap pengendara kendaraan bermotor.

Untuk itu, DPRD Maluku berencana berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Maluku guna mendorong pembukaan unit pelayanan SIM di kabupaten yang belum terlayani, baik melalui pembentukan Satpas baru maupun layanan SIM keliling secara berkala.

Komisi I berharap langkah tersebut dapat menjadi solusi konkret dalam menjawab tantangan geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan, sekaligus memastikan pelayanan publik yang adil, merata, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.