Ketua DPRD Maluku Cermati Rencana Pinjaman Rp1,5 Triliun Pemprov: Harus Transparan dan Wajib Disetujui DPRD

SUARAREFORMASI.COM.AMBON - Spekulasi terkait rencana Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, yang disebut akan mengajukan pinjaman sebesar Rp1,5 triliun kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) mendapat respons tegas dari Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, ST.

Watubun menegaskan bahwa DPRD akan mencermati secara mendalam rencana pinjaman tersebut, terutama terkait skema penggunaan, transparansi, serta kesesuaian dengan aturan perundang-undangan. Ia mengingatkan bahwa setiap kebijakan yang berdampak pada keuangan daerah tidak bisa diputuskan sepihak oleh eksekutif.

“Dana pinjaman Rp1,5 triliun itu harus dicermati dalam skema yang telah ditetapkan. Transparansi wajib. Jika tidak, bisa berdampak pada gejolak baru dalam tata pemerintahan. Dan harus mendapatkan persetujuan dari DPRD,” tegas Watubun kepada wartawan di Karang Panjang, Ambon, Jumat (12/11/2025).

Watubun membantah isu bahwa DPRD menghambat langkah pemerintah provinsi. Menurutnya, lembaga legislatif justru menjalankan kewenangan sebagaimana diatur undang-undang untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai prinsip akuntabilitas.

“Jika tidak sesuai harapan, sah-sah saja DPRD menolak. Kalau sesuai, kenapa tidak disetujui? DPRD tidak menghambat. Kami hanya memastikan tata kelola keuangan berjalan baik,” ujarnya.

Ia meminta publik tidak terprovokasi opini yang menyudutkan DPRD, karena fungsi lembaga tersebut justru memastikan bahwa setiap rupiah dana publik digunakan untuk kepentingan rakyat Maluku.

Pinjaman Harus Sesuai Regulasi

Watubun menjelaskan bahwa pinjaman daerah memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak bisa diambil tanpa prosedur yang ketat. Regulasi tersebut antara lain:

UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

PP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (menggantikan PP 56/2018)

PP Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah.

Menurutnya, aturan-aturan tersebut secara tegas mengharuskan adanya pembahasan bersama dan persetujuan DPRD atas setiap rencana pinjaman.

Pesan kepada Gubernur: Semua Kebijakan Harus Dibahas Bersama DPRD

Watubun juga menepis isu bahwa ada pihak tertentu yang menyarankan Gubernur untuk tidak mendengar usulan DPRD terkait pinjaman tersebut.

“Jika ada yang mengatakan Gubernur tidak perlu menanggapi DPRD soal pinjaman, silakan saja. Tetapi ingat, setiap kebijakan gubernur harus melalui restu DPRD. Itu amanat undang-undang,” tegas Ketua DPD PDIP Maluku tersebut.

Ia menegaskan kembali bahwa terdapat 47 penyelenggara pemerintahan daerah, mulai dari Gubernur, Wakil Gubernur, hingga seluruh anggota DPRD, yang memiliki tanggung jawab memastikan bahwa anggaran publik digunakan untuk pembangunan yang berkelanjutan dan benar-benar dirasakan masyarakat.