DPRD Uji Publik Ranperda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

SUARAREFORMASI.COM.AMBON - Panitia Khusus (Pansus) Komisi II DPRD Kota Ambon menggelar Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Senin (10/11/2025).

Berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Ambon, uji publik dipimpin Ketua Pansus Komisi II, Chiients Aldi Sarimanella, SE, dan dihadiri oleh perwakilan dari Bagian Hukum Setda Kota Ambon, Dinas BP3AMD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Rumah Generasi, Tim Asistensi, serta para RT/RW dan kecamatan se-Kota Ambon.

Sarimanella menjelaskan, Ranperda ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dan DPRD Kota Ambon untuk memastikan setiap warga memperoleh perlindungan dan kepastian hukum, khususnya bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

“Ranperda ini berasaskan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi korban, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum,” ujarnya.

Ranperda ini bertujuan mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, memberikan perlindungan serta pelayanan bagi korban, menangani dan memulihkan korban kekerasan, serta menjamin kepastian hukum bagi mereka.

Ia menambahkan, jika ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh orang tua atau pihak lain, sudah ada pasal-pasal yang mengatur mekanisme penanganannya, yang akan dikoordinasikan dengan dinas teknis terkait.

Sarimanella berharap, perda baru ini dapat memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak di Kota Ambon, mengingat sejumlah aturan lama sudah tidak lagi relevan dengan kondisi sosial saat ini.

“Data kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masuk ke DPRD cukup banyak. Karena itu, kami berharap perda ini menjadi langkah konkret dalam memberikan perlindungan nyata bagi korban,” tutupnya.

Melalui Ranperda ini, DPRD Kota Ambon menegaskan komitmennya menghadirkan keadilan dan perlindungan bagi perempuan dan anak agar mereka dapat hidup aman, bermartabat, dan bebas dari kekerasan.