DPRD Soroti BWS Maluku Soal Tidak Ada Peta Rawan Bencana Itu Sangat Berbahaya

SUARAREFORMASI..COM.AMBON - Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku mendapat semprot dari Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku terkait tidak ada Peta Bencana yang dimiliki instansi pemerintah pusat tersebut.

Pernyataan ini disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrasi yang juga sebagai anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Halimun Saulatu kepada wartawan media ini di Balai Rakyat Karang Panjang Ambon Senin (22/9/2925) saat pihaknya bersedia memberikan komentar soal bencana terjadi di Provinsi Maluku Pasca daerah Maluku mengalami curah hujan ekstrim beberapa bulan terakhir ini.

" Di Balai Wilayah Sungai Maluku tidak ada Peta Rawan, itu sangat berbahaya dan terkesan instansi milik pemerintah pusat itu bergerak hanya secara reaktif bukan secara representatif," Ujar Saulatu.

Menurutnya, BWS Maluku mestinya punya Peta Rawan Bencana untuk menentukan wilayah mana sering terjadi bencana dan wilayah mana jarang terjadi serta terkesan kurang koordinasi antara BWS Maluku, Dinas PUPR Provinsi Maluku dengan masyarakat dalam Penagan bencana banjir di Maluku.

" Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) mestinya diaktifkan dalam rangka melihat persoalan bencana terjadi di Provinsi Maluku tapi kalau tidak diaktifkan persoalan terjadi seperti sekarang kacau balau penanganan bencana atau tidak ada koordinasi secara baik serta masyarakat mengeluh soal penanganan bencana, BWS melaporkan suda menangani bencana 5 titik dan terkesan parsial padahal ada titik bencana lain terjadi tanpa ketahuan pihak BWS dan titik bencana yang tidak diketahui BWS sangat urgent untuk ditangani seperti bencana di Inamosol Kabupaten Seram Bagian Barat dan Ulahaha di Kecamatan Taluti Kabupaten Maluku Tengah, serta parahnya lagi alibi BWS bencara Inamosol dan Teluti bukan tugas mereka dan tugas BWS adalah pembangunan fisik," ujar Saulatu.

Lebih lanjut jelas Saulatu, salah satu tupoksi BWS adalah bagaimana menormalisasi sungei di Maluku olehnya kalau ada statement dibuat BWS saat pertemuan dengan Komisi III DPRD Provinsi Maluku mengatakan Inamosol dan Teluti bukan tanggung jawab mereka itu perlu dipertanyakan. mengingat peta rawan bencana tidak alias kerja buta.(RMN).