DPRD Maluku Siapkan RDP Lanjutan Bahas Pengelolaan Gunung Botak

SUARAREFORMASI.COM.AMBON – Anggota DPRD Provinsi Maluku, Abdullah Asis Sangkala, S.Hut., memastikan DPRD Maluku akan memfasilitasi rapat dengar pendapat (RDP) lanjutan bersama pemerintah daerah guna membahas kejelasan pengelolaan kawasan pertambangan Gunung Botak.

Hal tersebut disampaikan Abdullah Asis Sangkala kepada sejumlah awak media di Balai Rakyat Karang Panjang (Karpang), Ambon, usai mengikuti rapat dengar pendapat bersama massa aksi yang menyuarakan aspirasi terkait pengelolaan Gunung Botak, Senin (8/6/2026).

Menurutnya, salah satu tuntutan utama yang disampaikan mahasiswa dalam pertemuan tersebut adalah agar DPRD Maluku menggelar rapat dengar pendapat untuk membahas nasib pengelolaan Gunung Botak yang hingga kini masih menjadi perhatian publik.

"Teman-teman mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat menyuarakan agar pemerintah daerah dapat memperjelas seperti apa arah pengelolaan Gunung Botak ke depan," kata Sangkala.

Ia menjelaskan, mahasiswa juga mempertanyakan keberlanjutan aktivitas koperasi yang sebelumnya telah memperoleh izin dari Pemerintah Provinsi Maluku, namun hingga saat ini belum menjalankan kegiatan operasional di kawasan tersebut.

Karena itu, para peserta aksi meminta DPRD Maluku memfasilitasi pertemuan bersama pemerintah daerah dan instansi terkait guna memperoleh penjelasan yang komprehensif mengenai status pengelolaan dan perizinan di kawasan Gunung Botak.

Menindaklanjuti aspirasi tersebut, DPRD Maluku berencana mengundang sejumlah pihak terkait dalam rapat dengar pendapat lanjutan, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi sektor energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, serta instansi teknis lainnya yang memiliki kewenangan terhadap pengelolaan kawasan tersebut.

"Kami sedang mempersiapkan waktu yang tepat untuk mengundang pemerintah daerah dan instansi terkait dalam rapat dengar pendapat lanjutan. DPRD akan mengawal proses ini sampai ada kejelasan," ujarnya.

Sangkala menegaskan bahwa persoalan Gunung Botak perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki Provinsi Maluku. Menurutnya, pengelolaan yang baik dan sesuai ketentuan diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Gunung Botak merupakan bagian dari potensi sumber daya alam yang dimiliki Maluku. Kita berharap pengelolaannya dapat dilakukan secara baik sehingga memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat," katanya.

DPRD Maluku, lanjut Sangkala, akan terus mengawal berbagai proses dan kebijakan terkait pengelolaan Gunung Botak melalui fungsi pengawasan yang dimiliki lembaga legislatif, sekaligus memastikan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sesuai kewenangan yang berlaku.