DPRD Ambon Komitmen Awasi Isu Lingkungan Pertambangan, Ciptakan Investasi Sehat

SUARAREFORMASI.COM.AMBON - Komisi III DPRD Kota Ambon berkomitmen untuk mengawal isu lingkungan, pengawasan aktivitas pertambangan, hingga menciptakan iklim investasi yang sehat dan kondusif di daerah ini.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Harry Putra Far Far, SH, usai menerima aspirasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komando dalam forum terbuka yang digelar di ruang paripurna DPRD Kota Ambon, Senin (15/9).

Ia mengapresiasi penyampaian aspirasi yang dilakukan secara elegan dan konstruktif oleh LSM Komando, yang menyoroti tiga hal utama, yakni kelengkapan dokumen izin lingkungan (AMDAL/UPL), optimalisasi fungsi pengawasan DPRD, serta kejelasan sanksi terhadap perusahaan tambang yang melanggar aturan.

Menurut Far Far, sesuai regulasi terbaru, kegiatan tambang batuan dengan luasan di bawah 15 hektar tidak lagi diwajibkan memiliki AMDAL, namun tetap harus mengurus dokumen UKL-UPL sebagai prasyarat lingkungan. Ia memastikan seluruh perusahaan galian C di Kota Ambon telah memenuhi ketentuan tersebut.

Mengenai fungsi pengawasan, DPRD telah melakukan serangkaian kunjungan lapangan sejak Februari 2025 dan menggelar rapat koordinasi dengan pihak terkait.

Far Far juga menyoroti pentingnya percepatan penerbitan izin tambang melalui sistem Online Single Submission (OSS) guna memberikan kepastian hukum bagi para investor.

Menanggapi tuntutan soal penegakan sanksi bagi perusahaan yang melanggar, Far Far mengatakan kewenangan penindakan sepenuhnya berada di tingkat provinsi. Ia mencontohkan kasus perusahaan tambang di kawasan Poka yang sudah dua kali dibahas di DPRD dan telah diteruskan ke Pemerintah Provinsi Maluku.

Far Far memastikan Komisi III akan terus bekerja sama dengan Pemkot Ambon dalam menciptakan iklim investasi yang nyaman. Ia menyebut keberadaan investor sangat penting dalam menopang pembangunan daerah, di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi.

Ia optimistis, di bawah kepemimpinan Walikota Bodewin M. Wattimena, setiap kebijakan akan tetap berpihak pada kepentingan rakyat.