Penetapan APBD Maluku Tahun 2023 Sebesar Rp 3,02 T Tepat Waktu
Ambon.Suara Reformasi.Com.Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) menjadi APBD tahun anggaran 2023 akhirnya dilaksanakan tepat waktu pada tanggal 30 November tahun 2022 . Kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon, kamis (12/01/2022) Pelaksana Harian (Plh) Ketua DPRD Provinsi Maluku, Melkianus Sairdekut menyampaikan bahwa RAPBD menjadi APBD tahun anggaran 2023...
SelengkapnyaPangdam Pattimura Ikut Sarasehan Hasil Ekspedisi Jala Citra Dua
Ambon.Suara Reformasi.Com. Pangdam XVI/ Pattimura, Mayjen TNI Ruruh A. Setyawibawa, SE, MM didampingi Kapoksahli Pangdam, Brigjen TNI Syaepul Mukti Ginanjar, Aster Kasdam XVI/ Pattimura, Perwira LO AL dan Kapendam XVI/ Pattimura mengikuti sarasehan hasil Ekspedisi Jala Citra 2- Banda secara virtual di ruang Puskodalopsdam XVI/ Pattimura, Kamis (12/01/22). Sarasehan ini diselenggarakan untuk member...
SelengkapnyaPj Wali Kota Ambon Resmi Rumah Lelang Arumbae, Sebut Beri Kepastian Pelaku Usaha Perikanan
Ambon.Suara Reformasi.Com.Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, Rabu (30/11/22) meresmikan tempat Pelelangan Ikan Arumbae, di kawasan pasar Mardika, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Keberadaaan tempat pelelangan ikan yang diinisiasi, Kepala Dinas (Kadis) Perikanan Kota Ambon, Febrien Maail ini, dimaksudkan untuk memberi kepastian kepada seluruh pelaku usaha dibidang memancing di pasar Mard...
SelengkapnyaPENYUSUNAN DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH RTRW) PROVINSI MALUKU Tahun 2022_-2042
Ambon.Suara Reformasi.Com.– Pemerintah Daerah Maluku menggelar kegiatan Uji Publik II Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2022 – 2042 yang dilaksanakan di Marina Hotel, kota Ambon, pada Rabu (30/3). /11) /2022) Sekertaris Daerah Propinsi Maluku dalam sambutannya ketika membuka kegiatan tersebut mengatakan, kajian lingkung...
SelengkapnyaSudah Ditetapkan Gubernur, UMP Maluku Tahun 2023 Sebesar Rp 2,8 Juta, Alami Kenaikan
Ambon.Suara Reformasi.Com.-Upah Minimum Provinsi (UMP) Maluku Tahun 2023 sudah resmi ditetapkan Gubernur Maluku, Murad Ismail. Nilainya Rp. 2.812.827,66 atau 2,8 juta rupiah. Penjabat Sekda Maluku, Sadali Ie menjelaskan penetapan UMP Maluku Tahun 2023 berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 772 Tahun 2022. Penetapan tertanggal 28 November 2022.“Dalam Keputusan (Gubernur) itu sebesar 2,8 ju...
SelengkapnyaPemkot-DPRD Ambon Sepakati APBD 2023
Ambon.Suara Reformasi.Com Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melaksanakan peledakan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2023 menjadi Peraturan Darah (Perda) Berdasarkan hasil rapat maka ditetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebesar Rp 1.196.520.683.700,-“Belanja Operasi sebes...
SelengkapnyaPermintaan Gubernur Melampawi PI 10 Persen
Ambon.Suara Reformasi.Com. permohonan Gubernur Maluku, Murad Ismail, melampawi PI 10 persen, sesuai dengan ketentuan itu akhirnya jadi mandek kesepakatan yang dibuat dengan dua perusahaan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) yakni PT Citit Seram dan PT Karpet Petrelum, dalam mengelolah tambang minyak di Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Provinsi Maluku. Pernyataan ini disampaikan Salah satu ...
SelengkapnyaJadi Tersangka, Sekda MBD Digelandang ke Rutan Ambon
Ambon.Suara Reformasi.Com. Sekda Maluku Barat Daya (MBD), Alfons Siamiloy (AS) akhirnya digelandang ke Rumah Tahanan (Rutan) kelas IIa Ambon, di Kota Ambon, Provinsi Maluku oleh tim penyidik dari Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya, Senin (28/11/2022) karena diduga terlibat kasus tindak pidana korupsi “Penyalahgunaan Pembayaran Biaya Langsung Perjalan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah pada...
SelengkapnyaDPRD Maluku Berharap Tidak Ada Monopoli Anggaran Terharap OPD Lain
Ambon, Suara ReformasiCom : Dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku tahun 2023, ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang anggarannya lebih besar dari OPD yang lain. Demikian di katakan Mumin Refra ,selasa (29/11/2022) saat Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku , dalam rangka Penyampaian Nota Keuangan dan Ramperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (A...
SelengkapnyaHanya 9 Hari Dibahas, DPRD dan Pemprov Maluku Teken Nota Kesepakatan KUA & PPAS APBD Maluku 2023
Ambon.Suara Reformasi.Com.– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Provinsi Maluku, akhirnya menyetujui Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) anggaran Tahun 2023, setelah pembahasan yang dilakukan kurang lebih dalam waktu hanya sembilan hari Kesepakatan tersebut, ditandatangani dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam rang...
Selengkapnya
Indonesia
English









