KPK Kejar Aset Eks Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy
Jakarta.Suara Reformasi.Com.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengejar aset nilai ekonomis milik mantan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy. Di mana, sumber uang untuk membeli aset tersebut berasal dari pemberian pihak swasta yang mendapat izin usaha di Kota Ambon.Adapun materi pemeriksaan itu didalami tim penyidik KPK lewat pemeriksaan dua saksi, yakni Suminsen dan Grimaldy Louhenapessy, ...
SelengkapnyaPj Walikota Ambon Tanggapi Surat Ibu Kailuhu Ke DPRD Provinsi Maluku Soal TPA Toisapu
Ambon.Suara Reformasi.Com.Penjabat Wali Kota Ambon Boedewin Wattimena memberikan tanggapan terkait Surat masuk dari Ibu Kailuhu ke Komisi I DPRD Provinsi Maluku soal lokasi tempat pembuangan (TPA) masih dalam proses belum dibayar oleh Pemerintah Kota Ambon dan masih dalam proses. Pernyataan Watimena, saat memberikan penjelasan kepada wartawan di Balai Rakyat Karang Panjang Ambon usai rapat bersama...
SelengkapnyaJembatan Tetoat Maluku Tenggara termasuk salah satu jembatan khusus di indonesia Perlu Dibongkar
Ambon.Suara Reformasi.Com.- sekertaris komisi III DPRD Provinsi Maluku, R Ayu Hindun Suhita Hasanusi, S.sos menjelaskan soal pembuatan jembatan dian pulau-tetoat perlu dibongkar secara keseluruhan Walaupun ada yang mengatakan dibongkar bagian tertentu saja dari jembatan tersebut.Pernyataan ini disampaikan Hasanusi kepada wartawan di Ambon (14/2/2023) saat dirinya bersedia memberikan komentar soal...
SelengkapnyaAyu Hasanusi Bersedia Dicalonkan Menjadi Wakil Walikota Ambon.
Ambon.Suara Reformasi.Com. Sekertaris Komisi III DPRD Provinsi Maluku, R Ayu Hindun Suhita Hasanusi, S.sos bersedia dicalonkan menjadi Wakil Walikota Ambon periode 2024-2029. Pernyataan ini disampaikan Hasanusi kepada wartawan di Balai Rakyat Karang Panjang Ambon Selasa (14/2/2023) saat pihaknya bersedia memberikan komentar terkait kesiapan dirinya untuk maju bertarung merebut kursi nomor dua Ko...
SelengkapnyaDPRD Maluku Sayangkan Penarikan RUU Daerah Kepulauan dari Daftar Prolegnas
Ambon .Suara Reformasi.Com.– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, menyayangkan sikap Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, yang menarik Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan dan menggantinya dengan RUU Desa. “Menyayangkan sekali, karena sudah tiga tahun sidang DPD RI mengusulkan RUU Daerah Kepulauan, dan kalau kemudian tahun ini diganti dengan RUU Desa, maka pihak DPD ...
SelengkapnyaKehadiran Wagub Barnabas Orno, Meninggalkan Kesan yang Luar Biasa di Benak Masyarakat Negeri Laimu
Malteng.Suara Reformasi.Com.– Pada Prosesi Pengukuhan Raja Adat Negeri Laimu Yang Telah Selesai Dilaksanakan Beberapa Bulan Lalu Meninggalkan Kesan Yang Luar Biasa Di Benak Masyarakat Negeri Laimu. Pasalnya, Sosok Seorang Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno Merupakan Orang Penting Nomor Dua di Provinsi Maluku yang Baru Pertama Kali Hadir Secara Langsung Dan Berdiri Bersama Di Tengah Masyarakat N...
SelengkapnyaPemkab Malteng Dukung Pemprov Maluku Melalui Program Pemanfaatan Pangan
Masohi, Suara Reformasi.Com Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) ikut mensukseskan program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, melalui pencanangan gerakan tanam sukun Se-provinsi Maluku. Gerakan ini juga sebagai bentuk peningkatan ketahanan pangan daerah, melalui pemanfaatan pangan lokal dalam mengantisipasi krisis pangan global.Pj. TP-PKK Malteng Ny. Bella Fajrah Marasabessy, didampingi...
SelengkapnyaKepala BPKAD Buru : Tuduhan Pemda Salah Gunakan TPP ASN Buru Tidak Benar
Ambon.Suara Reformasi.Com. - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Buru, Moh. Terburu-buru menyatakan, bila tuduhan Pemda Buru menyalahgunakan dana Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) 2022 adalah tuduhan yang tidak benar. “Hal ini disebabkan karena penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak sesuai dengan target di tahun 2022, sehingga me...
SelengkapnyaKomisi III DPRD Maluku Dalam Waktu Dekat Akan Melaksanakan Pengawasan di Lima Kabupaten/Kota
Ambon.Suara Reformasi.Com. Kegiatan pengwasan itu, untuk menyaksikan dari dekat, sejauh mana penjualan pelaksanaan kegiatan proyek yang mendanai APBD maupun APBN. Richard Rahakbauw, SH Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, setelah pertemuan dengan mitra Komisi III tersebut mengatakan, tujuan pelaksanaannya rapat ini adalah meminta persetujuan para mitra untuk menyerahkan dokumen pelaksanaan proye...
SelengkapnyaSoal Gaji Komisi Informasi Publik Dewan Panggil Dinas Kominfo
Ambon. Suara Reformasi.Com.Terkait tidak ada gaji yang diberikan kepada pihak Komisi Informasi Publik (KIP) seperti tersirat dalam pagu anggaran Tahun 2023 lewat Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku maka persoalan ini telah di laporkan ke Komisi I DPRD Provinsi Maluku dan dewan telah memanggil Dinas Komunikasi dan Informatika dan BPKD Provinsi Maluku untuk menyelesaikan p...
Selengkapnya