APBD Malteng 2027 Diarahkan pada Skala Prioritas, Pemkab Akui Keterbatasan Fiskal

SUARAREFORMASI.COM.Masohi – Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) mulai mengarahkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 pada program-program prioritas yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.

Penegasan tersebut disampaikan Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) Malteng, Rakib Sahubawa, pada Rapat Paripurna DPRD dalam rangka penandatanganan kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027, Jumat (6/11/2026) di ruang rapat utama DPRD Malteng, Masohi.

Bupati menegaskan, kesepakatan KUA-PPAS menjadi landasan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menyusun APBD yang terarah, realistis, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, setiap alokasi anggaran harus diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Maluku Tengah.

Ia mengakui, karakteristik Maluku Tengah sebagai daerah kepulauan menghadirkan tantangan pembangunan yang kompleks. Kebutuhan konektivitas antarpulau, infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan hingga penguatan ekonomi masyarakat membutuhkan perhatian serius dalam perencanaan anggaran.

Namun, kondisi geografis yang luas dan kemampuan keuangan daerah menjadi faktor penting yang harus diperhitungkan dalam menentukan arah kebijakan belanja daerah.

Karena itu, penyusunan APBD 2027 tidak boleh hanya berorientasi pada banyaknya program dan kegiatan, tetapi harus mempertimbangkan kebutuhan riil, skala prioritas, efisiensi anggaran, serta keberlanjutan pembangunan.

"Alokasi anggaran harus dilakukan secara proporsional, efisien, dan tetap memperhatikan keberlanjutan program pembangunan daerah," demikian penegasan Bupati dalam sambutannya.

Di sisi lain, Pemkab Malteng juga berupaya memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan pembiayaan pembangunan.

Langkah tersebut dinilai penting, terutama untuk membiayai kebutuhan pembangunan strategis yang belum sepenuhnya dapat ditopang melalui kemampuan APBD.

Bupati berharap, kesepakatan KUA-PPAS 2027 dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD (RAPBD), dengan tetap memperhatikan perkembangan kondisi fiskal dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia juga mengingatkan seluruh pimpinan perangkat daerah agar tidak mengajukan program dan kegiatan secara serampangan tanpa mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran.

Setiap usulan, kata dia, harus disusun secara realistis, berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

"Setiap usulan program dan kegiatan harus memperhatikan skala prioritas, kesiapan pelaksanaan, serta kemampuan keuangan daerah," tegasnya.