Abdullah Asis Sangkala Dorong Pemda Maluku Tingkatkan Tata Kelola Keuangan Daerah

SUARAREFORMASI.COM.AMBON – Anggota DPRD Provinsi Maluku, Abdullah Asis Sangkala, S.Hut., berharap Pemerintah Provinsi Maluku terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal tersebut disampaikan Abdullah Asis Sangkala kepada sejumlah awak media usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Maluku dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025, di Gedung DPRD Maluku, Senin (8/6/2026).

Menurutnya, capaian dan perbaikan tata kelola keuangan daerah harus menjadi perhatian bersama dari seluruh jajaran pemerintah daerah, mulai dari gubernur, sekretaris daerah hingga seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

"Pada masa kepemimpinan Gubernur Said Assagaff, kemudian Gubernur Murad Ismail, dan saat ini di bawah kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewerissa, kita berharap seluruh aparat pemerintah daerah, Sekretaris Daerah dan seluruh perangkatnya terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah," ujarnya.

Sangkala menegaskan bahwa setiap rekomendasi yang diberikan BPK harus ditindaklanjuti secara serius sebagai bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Menurutnya, tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

"Kita berharap semua rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti dengan baik sebagai komitmen bersama untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik," katanya.

Ia menambahkan, tujuan utama dari pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel bukan hanya untuk memenuhi aspek administrasi dan kepatuhan, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Karena itu, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah perlu diarahkan pada pencapaian program-program pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Maluku.

"Pengelolaan keuangan daerah yang baik harus dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Itu yang menjadi tujuan utama dari setiap kebijakan dan penggunaan anggaran daerah," pungkasnya.

DPRD Maluku, lanjut Sangkala, akan terus menjalankan fungsi pengawasan guna memastikan setiap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat ditindaklanjuti secara optimal oleh pemerintah daerah demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.